Menurut Fadli, berdasarkan cerita masyarakat di dapilnya, rekrutmen pendamping dana desa berafilisiasi terhadap kepentingan partai politik tertentu. Bila ingin menjadi pendamping dana desa, maka harus menjadi bagian dari parpol tertentu.
Program dana desa menjadi sorotan karena dinilai tak transparan dalam rekrutmen pendamping dana desa. Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon melihat ada kepentingan parpol di tengah tertutupnya seleksi pendamping dana desa.
"Ya, saya kira ini juga harus menjadi catatan karena saya juga mendapat komplain yang sama. Sangat tertutup, karena dianggap program pendampingan dana desa, saya merasakan itu sangat tertutup. Saya merasakan sendiri di dapil saya itu tertutup," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
"Bahkan afiliasinya itu kepada kepentingan partai politik tertentu. Gitu ya. Ini yang saya dapatkan dari masyarakat di dapil saya. Ini kan cerita ya harus diverifikasi. Jadi, orang itu harus ikut parpol tertentu kalau mau ikut jadi pendampingan dana desa," tutur Waketum Gerindra itu.
Lanjutnya, kata Fadli, persoalan ini harus diatur secara transparan. Perlu koordinasi dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri.
Koordinasi pengawasan diperlukan mengingat jumlah anggaran dana desa untuk tahun ini yang besar.
"Seharusnya diatur. Kalau memang ada dananya di situ ya terbuka dong. Kalau dalam hal ini kementerian dalam negeri harus ikut campur, kementerian desa juga harus ikut campur," tuturnya.
Kemudian, ia menilai mestinya pendamping dana desa itu diserahkan kepada desa yang bersangkutan untuk memutuskan sumber daya manusianya. Dalam penentuan pendamping desa juga mesti ada syarat dan diseleksi oleh pihak yang berpengaruh di desa tersebut.
"Terbuka, transparan, seharusnya pendampingan dana desa itu harus diserahkan saja ked desa utk memutuskan. Dan, itu cukup dimusyawarah desa saja. Di desa itu, akan diseleksi dengan orang yang punya pengaruh. Punya ketokohan, jadi melalui musyawarah desa saja," sebutnya.
Video Dana Desa Telah Politisi Kalangan TIMSES
Program dana desa menjadi sorotan karena dinilai tak transparan dalam rekrutmen pendamping dana desa. Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon melihat ada kepentingan parpol di tengah tertutupnya seleksi pendamping dana desa.
"Ya, saya kira ini juga harus menjadi catatan karena saya juga mendapat komplain yang sama. Sangat tertutup, karena dianggap program pendampingan dana desa, saya merasakan itu sangat tertutup. Saya merasakan sendiri di dapil saya itu tertutup," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
"Bahkan afiliasinya itu kepada kepentingan partai politik tertentu. Gitu ya. Ini yang saya dapatkan dari masyarakat di dapil saya. Ini kan cerita ya harus diverifikasi. Jadi, orang itu harus ikut parpol tertentu kalau mau ikut jadi pendampingan dana desa," tutur Waketum Gerindra itu.
Koordinasi pengawasan diperlukan mengingat jumlah anggaran dana desa untuk tahun ini yang besar.
"Seharusnya diatur. Kalau memang ada dananya di situ ya terbuka dong. Kalau dalam hal ini kementerian dalam negeri harus ikut campur, kementerian desa juga harus ikut campur," tuturnya.
Kemudian, ia menilai mestinya pendamping dana desa itu diserahkan kepada desa yang bersangkutan untuk memutuskan sumber daya manusianya. Dalam penentuan pendamping desa juga mesti ada syarat dan diseleksi oleh pihak yang berpengaruh di desa tersebut.
"Terbuka, transparan, seharusnya pendampingan dana desa itu harus diserahkan saja ked desa utk memutuskan. Dan, itu cukup dimusyawarah desa saja. Di desa itu, akan diseleksi dengan orang yang punya pengaruh. Punya ketokohan, jadi melalui musyawarah desa saja," sebutnya.
Video Dana Desa Telah Politisi Kalangan TIMSES
